Krisis Air Bersih Yang Kian Memburuk Saat Pandemi Menerjang

Amorepead 0

Tak sanggup disangkal pentingnya akses air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Setiap tetesan air bersih sanggup dipakai untuk mencuci baju, mandi hingga bersama memasak. Namun, ancaman kelangkaan air di Indonesia diperkirakan makin lama mendekat.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi bahwa seluruh lokasi di Pantai Utara Jawa, terasa dari Banten hingga Surabaya, akan jadi lokasi urban yang berpotensi mengalami defisit ketersediaan air terhadap tahun 2040.

Bertambahnya populasi di Tanah Air pun jadi beban baru dalam penyediaan air bagi masyarakat Indonesia. Menurut Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat Indonesia berjumlah 270,21 juta jiwa. Jumlah ini makin tambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan bersama hasil sensus terhadap 2010.

Memang, krisis air bersih bukan suatu hal yang baru, baik di Indonesia maupun di dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap 2019 mencatat, 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia tetap kekurangan air minum yang aman dikonsumsi.

Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak miliki layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak miliki layanan cuci tangan dasar. Namun, COVID-19 kini jadi momok baru bagi kasus kelangkaan air di Indonesia. Apa efek pandemi terhadap konsumsi dan ketersediaan air bersih dan apa yang sanggup dilakukan? Konsumsi Air Naik?

Konsumsi air ternyata meningkat sepanjang pandemi COVID-19, menurut kajian awal Indonesia Water meter amico yang dilakukan terhadap periode 15 Oktober 2020 – 12 November 2020. Aktivitas mandi, misalnya, meningkat jadi 3 kali sehari atau tiga kali lipat dari keadaan normal bagi 65 prosen responden.

Aktivitas Cuci Tangan Selama Pandemi

Pendiri IWI Firdaus Ali dalam konferensi daring terhadap 11 Februari 2021 termasuk mencontohkan, responden yang mencuci tangan kurang dari 5 kali miliki kuantitas yang dominan terhadap survei sebelum saat pandemi. Namun, sejak pandemi, mayoritas responden waktu ini mencuci tangan lebih kerap hingga 10 kali sehari, atau 5 kali lipat dari keadaan normal. Konsumsi air meningkat pula dari segi volume sepanjang pandemi.

Untuk mandi saja, responden menghabiskan hingga 210 liter per orang tiap-tiap harinya atau 3 kali lipat dari masa prapandemi . Angka ini termasuk signifikan, mengingat kajian IWI terhadap 2012 membuktikan bahwa pemakaian air bersih secara keseluruhan raih 225 liter per kapita di Jakarta, sebut Firdaus. Namun, kudu dicatat bahwa tidak seluruh kegiatan konsumsi air meningkat waktu pandemi.

Perubahan Pola Pemakaian Air Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19

Angka di bawah ini membuktikan angka konsumsi tertinggi dalam rentang pemakaian pemakain air, diukur bersama unit liter per orang per hari.

Penggunaan air bersih sepanjang ini disebut sebagai anggota mutlak pengendalian risiko penyebaran virus, termasuk COVID-19. WHO pun dalam rekomendasinya terhadap April 2020 merekomendasikan antara lain tersedianya air untuk mencuci tangan dan kegiatan sanitasi lainnya.

“Pandemi COVID-19 menambah tantangan baru bagi peradaban kami sebab penerapan protokol kesegaran untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini perlu ketersediaan air bersih yang cukup di seluruh susunan masyarakat kita,” ujar pimpinan IWI ini. Namun, tren kenaikan konsumsi air bukan hal yang baru.

Data dari Buku Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuktikan bahwa konsumsi air domestik kebanyakan meningkat, yaitu dari 147 liter per orang per hari terhadap 2018 jadi 157 liter per orang tiap-tiap harinya terhadap 2020.

Konsumsi air domestik kebanyakan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan bersama standar kecukupan air Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut WHO, diperlukan 50 hingga 100 liter air per orang tiap-tiap harinya, untuk mencukupi keperluan dasar dan mengurangi efek negatif bagi kesehatan.

Kelangkaan Air Di balik kenaikan keperluan air, ketersediaan air di lebih dari satu besar lokasi Pulau Jawa dan Bali waktu ini telah tergolong langka hingga kritis, menurut laporan Bappenas. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan jadi langka atau parah terhadap tahun 2045.

Bappenas mencatat, kerusakan tutupan hutan akan sebabkan terjadinya kelangkaan air baku, lebih-lebih untuk pulau-pulau yang tutupan hutannya terlampau rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Air baku sendiri adalah air yang sanggup berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang mencukupi baku kualitas tertentu sebagai air baku untuk air minum, mengutip definisi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut proyeksi Bappenas pula, tutupan hutan akan menciut, yaitu dari sebanyak 50 prosen dari luas lahan keseluruhan Indonesia (188 juta hektar) di tahun 2017, jadi cuma kurang lebih 38 prosen di tahun 2045. Padahal, tutupan hutan merupakan anggota mutlak dari siklus daur air (hidrologis).

“Resiko kelangkaan air baku termasuk meningkat di lokasi lainnya sebagai efek perubahan iklim,” tulis Bappenas dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut dokumen tersebut, luas lokasi parah air termasuk diperkirakan akan meningkat dari 6 prosen di tahun 2000 jadi 9,6 prosen di tahun 2045. Pengelolaan air tanah dan air baku termasuk menghadapi tantangan antara lain tingginya perkembangan penduduk, eksploitasi air tanah dan pencemaran air terhadap lokasi sungai di Indonesia, melansir dari Bappenas.

Alhasil, menambahkan kapasitas penyediaan air baku tidak sanggup menyamai tingginya keperluan air baku. Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) pun tetap terbatas. Sistem air perpipaan di Indonesia baru menjangkau 21,08 prosen masyarakat Indonesia, IWI mencatat.

Artinya, bersama populasi 270,2 juta orang, cuma kurang lebih 2 dari 10 orang di Indonesia yang waktu ini mengfungsikan air dari sistem perpipaan nasional.

Selain itu, Bappenas termasuk mencatat di dokumen RPJMN, bahwa ada pula tantangan di segi keinginan untuk air di Indonesia, jikalau rendahnya kesadaran masyarakat untuk sudi membayar air, serta rendahnya penerapan tingkah laku hemat air oleh masyarakat yang terlihat dari tingginya nilai kebanyakan pemakaian air PDAM.

Kelangkaan air bersih termasuk berlaku untuk air minum. Menurut RPJMN 2020-2024, cuma 6,87 prosen tempat tinggal tangga yang miliki akses air minum aman. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari BPS termasuk membuktikan ada sebesar 90,21 prosen tempat tinggal tangga yang miliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata.

Bagaimana Kondisi Ketersediaan Air Minum Layak di Indonesia?

Sebagai catatan, Kementerian PUPR mendeskripsikan akses air minum layak sebagai sumber air minum dari perpipaan, kran umum dan lebih dari satu sumber lainnya yang waktu tempuh air dari tempat tinggal ke sumber air minum kurang dari 30 menit.

Sementara itu, akses air minum aman kudu mencukupi standar kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi, termasuk bebas dari bakteri E. Coli. Pemerintah sendiri telah menargetkan akses air minum layak 100 prosen dan air minum aman 15 prosen terhadap 2024 dan raih 100 prosen akses air minum aman terhadap 2030.

Jawaban Pemerintah? Kementerian PUPR sejauh ini berusaha menambah penyediaan air baku dan volume tampungan air melalui pembangunan 18 bendungan baru sepanjang tahun 2015 hingga 2020.

15 dari 18 bendungan baru itu telah menambah volume tampung air sebesar 1.106 juta meter kubik untuk dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian, selain termasuk menambah penyediaan air baku sebesar 6,28 meter kubik per detik.

Ke depannya, kementerian tersebut menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 61 bendungan baru di tahun 2024, yang sanggup menambah tampungan air hingga 3.836,38 juta meter kubik. Selain itu, hingga tahun 2024, pemerintah termasuk menargetkan peningkatan kapasitas penyediaan air baku raih 50 meter kubik per detik, 500 ribu hektar irigasi baru dan rehabilitasi 2 juta hektar irigasi yang telah ada, dan revitalisasi 15 danau prioritas.

Hanya saja, dana sebenarnya jadi tidak benar satu ganjalan bagi program-program pemerintah. Menurut studi Bappenas, anggaran pemerintah dalam 5 tahun paling akhir untuk sektor air bersih kebanyakan Rp4,5 triliun per tahun, supaya keseluruhan dana APBN yang ada hingga 2030 berjumlah Rp45 triliun.

Jumlah ini tetap jauh dari proyeksi keperluan pendanan sebesar Rp147 triliun hingga tahun 2024, atau sebesar Rp238 triliun hingga tahun 2030. Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pun kian mengecilkan anggaran untuk air bersih. Untuk menangani itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajak badan bisnis untuk menambah perannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sedang terbatasnya pendanaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur penyediaan air.

Menteri Basuki menyebut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan, Jawa Timur, sebagai tidak benar satu umpama proyek KPBU yang telah berjalan. Selain itu, pemerintah termasuk telah laksanakan KPBU untuk SPAM di Lampung dan SPAM Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis di Riau. “Kita miliki program 10 juta kelanjutan tempat tinggal bersama perkiraan keperluan anggaran Rp700 triliun.

Hal ini tidak mungkin ditanggung APBN sendiri, untuk itu kami mengfungsikan skema KPBU,” ungkap Basuki. Pemerintah termasuk melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak 2008 berusaha untuk mempengaruhi tingkah laku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk cara mengelola air minum di tempat tinggal tangga.

Meski begitu, Dosen Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Arief Sudrajat kepada Tirto, membuktikan bahwa ia senantiasa mendorong ada usaha penurunan konsumsi air. Pasalnya, ketersediaan air secara alamiah waktu ini tidak sanggup menyamai tingkat konsumsi sebab pengelolaan tampungan air hujan tetap belum maksimal.

Karenanya, ia mendorong tempat tinggal tangga di Indonesia untuk berhemat air untuk menopang penanganan krisis air. Di segi lain, Arief menilai prestasi Indonesia dalam menangani krisis ini tetap belum menggembirakan. Minimnya sistem perpipaan di Indonesia mendorong masyarakat untuk mengfungsikan air tanah, baik secara mandiri, air kemasan atau air isikan ulang.

Alhasil, tingginya ekstraksi air tanah sebabkan turunnya permukaan tanah ditambah bersama sampah plastik akibat air kemasan. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah kudu memperluas sistem perpipaan untuk konsumsi tempat tinggal tangga.

Jika tetap belum amat mungkin di suatu daerah, ia mendorong pemerintah untuk laksanakan konservasi air bersama memaksimalkan penangkapan air hujan melalui tanah maupun melalui bendungan. “Air minum dan sanitasi merupakan hak asasi manusia jadi kudu dipenuhi oleh negara, sudi tidak mau.